PANGKALPINANG, 20 September 2026, Oleh Restu Palgunadi, Ketua DPW SWI Bangka Belitung — Wartawan bukan aparat penegak hukum. Wartawan juga bukan hakim. Tetapi wartawan memiliki tugas yang tidak kalah penting: mencari, menguji, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Di situlah gagasan imunitas konstruktif wartawan perlu ditempatkan.
Bukan kekebalan hukum. Bukan pula tiket bebas dari kesalahan.
Imunitas konstruktif adalah prinsip bahwa kerja jurnalistik yang dilakukan secara sah, profesional, berbasis fakta dan kepentingan publik harus mendapatkan perlindungan, tanpa menghilangkan tanggung jawab wartawan terhadap hukum dan etika.
Konsep ini sejalan dengan konstruksi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal yang sama juga memberikan ruang bagi wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas.
Pasal 5 UU Pers mewajibkan pers menghormati norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi. Sementara Pasal 7 menegaskan wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik.
Artinya sederhana:
Pers bebas, tetapi bukan semaunya. Wartawan terlindungi, tetapi bukan kebal hukum.
Fakta Lapangan Tidak Boleh Dikalahkan oleh Ketidaknyamanan
Kerja jurnalistik tidak selalu berlangsung nyaman dari balik meja redaksi.
Wartawan bisa turun ke lapangan, melihat kondisi secara langsung, mewawancarai masyarakat, memeriksa dokumen, mengambil foto atau video, mencari data pembanding, kemudian meminta klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.
Proses itulah yang membentuk sebuah berita.
Pasal 6 UU Pers bahkan secara tegas memberikan mandat kepada pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dewan Pers pada 20 Juli 2026 juga menegaskan bahwa pertanyaan wartawan untuk menggali informasi dan mendengarkan versi narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Pasal 4 ayat (3) UU Pers.
Maka, orang yang tidak nyaman ditanya wartawan tidak otomatis berarti wartawan melakukan pelanggaran.
Namun ada catatan penting.
Wartawan tidak boleh berlindung di balik kata “investigasi” untuk mengabaikan akurasi. Konfirmasi harus diupayakan. Sumber harus jelas. Fakta harus diverifikasi. Dugaan harus ditulis sebagai dugaan. Pendapat tidak boleh disamarkan sebagai fakta.
Dengan kata lain:
Keberanian jurnalistik harus berjalan bersama ketelitian jurnalistik.
Tidak Menjawab Bukan Berarti Fakta Hilang
Dalam praktik jurnalistik, sering terjadi pihak yang dikonfirmasi tidak memberikan jawaban.
Apakah berita otomatis menjadi tidak sah?
Tidak sesederhana itu.
Yang harus diperiksa adalah: apa fakta yang ditemukan, dari mana sumbernya, apakah verifikasi dilakukan, kapan konfirmasi diminta, kepada siapa permintaan tersebut disampaikan, dan bagaimana media menyajikan informasi tersebut.
Jika seseorang tidak memberikan keterangan, media dapat menjelaskan bahwa konfirmasi telah dilakukan namun belum memperoleh tanggapan.
Tetapi media juga tidak boleh menjadikan diamnya narasumber sebagai pembenaran untuk membuat kesimpulan sendiri.
Diam adalah fakta tentang tidak adanya tanggapan. Diam bukan bukti untuk membenarkan tuduhan.
Di titik inilah profesionalisme wartawan diuji.
Regulasi: Pagar, Bukan Tembok
UU Pers tidak dibentuk untuk mematikan kritik.
Sebaliknya, undang-undang tersebut membangun keseimbangan antara kemerdekaan pers dan tanggung jawab pers.
Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Namun perlindungan tersebut berjalan bersama kewajiban profesional.
Karena itu, regulasi seharusnya menjadi pagar agar pers tidak menyimpang, bukan tembok untuk menghalangi masyarakat memperoleh informasi.
Pers perlu dikritik ketika salah.
Media wajib memperbaiki kesalahan.
Wartawan harus bersedia dikoreksi.
Tetapi kritik terhadap berita juga tidak semestinya berubah menjadi tekanan agar berita yang tidak disukai harus dihapus.
Hak Jawab Bukan Tombol “Hapus Berita”
Hak jawab merupakan bagian penting dari sistem pers.
UU Pers mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Dewan Pers juga memiliki Pedoman Hak Jawab yang menempatkan hak jawab sebagai sarana untuk memenuhi pemberitaan yang adil dan berimbang serta menyelesaikan sengketa pemberitaan.
Karena itu, keberatan terhadap pemberitaan seharusnya ditempatkan dalam mekanisme yang tersedia.
Ada fakta yang keliru?
Koreksi.
Ada informasi yang merugikan dan membutuhkan tanggapan?
Hak jawab.
Ada dugaan pelanggaran kode etik?
Gunakan mekanisme pengaduan Dewan Pers.
Dewan Pers sendiri menyediakan prosedur pengaduan terhadap karya jurnalistik maupun kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar UU Pers atau Kode Etik Jurnalistik.
Jadi, jawaban terhadap berita bukan dengan membungkam pertanyaan, tetapi dengan menghadirkan fakta pembanding.
Putusan MK 2026: Perlindungan Wartawan Diperjelas
Perkembangan hukum terbaru membuat pembahasan ini semakin relevan.
Pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memberikan tafsir bersyarat terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers.
MK menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah ditempatkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan restorative justice.
Putusan ini penting, tetapi tidak boleh disalahpahami.
MK tidak memberikan kekebalan hukum kepada wartawan.
Yang diperkuat adalah mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa pers.
Dewan Pers pada hari yang sama juga menegaskan kembali perannya dalam penyelesaian sengketa pemberitaan dan perlindungan profesi wartawan.
Dengan demikian, perlindungan hukum tidak boleh dibaca sebagai “wartawan bebas melakukan apa saja”.
Justru sebaliknya:
semakin kuat perlindungan pers, semakin besar pula tuntutan profesionalitasnya.
Tiga Pilar Imunitas Konstruktif
Jika istilah imunitas konstruktif hendak digunakan sebagai konsep argumentatif, setidaknya ada tiga fondasi.
Pertama, kebebasan jurnalistik.
Wartawan harus dapat mencari informasi,bertanya, melakukan penelusuran, meminta klarifikasi, mendokumentasikan fakta dan memberitakan kepentingan publik.
Kedua, tanggung jawab jurnalistik.
Setiap informasi harus diuji. Fakta harus dipisahkan dari opini. Dugaan harus disebut sebagai dugaan. Wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan Indonesia bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pasal 2 menekankan cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ketiga, perlindungan terhadap proses jurnalistik yang sah.
Wartawan yang bekerja secara profesional tidak seharusnya menghadapi tekanan hanya karena pertanyaannya tidak menyenangkan atau pemberitaannya mengungkap persoalan publik.
Namun jika terjadi kesalahan, mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban tetap terbuka.
Yang Harus Dilindungi Bukan Kesalahan, Melainkan Kerja Jurnalistik yang Sah
Di sinilah batasnya harus jelas.
Kesalahan jurnalistik harus diperbaiki.
Pelanggaran etika harus dipertanggungjawabkan.
Berita yang tidak akurat harus dikoreksi.
Tetapi kerja jurnalistik yang sah tidak semestinya diperlakukan sebagai kesalahan hanya karena hasil pemberitaannya membuat seseorang tidak nyaman.
Sebab ukuran berita bukan apakah semua orang menyukainya.
Ukuran profesionalitasnya adalah:
Benarkah faktanya?
Jelaskah sumbernya?
Sudahkah diverifikasi?
Sudahkah pihak terkait dimintai keterangan?
Apakah fakta, dugaan dan opini dibedakan?
Apakah pemberitaan memiliki kepentingan publik?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah media bersedia memperbaiki apabila ternyata terdapat kesalahan?
Jika jawabannya jelas, maka publik memiliki dasar untuk menilai kualitas sebuah karya jurnalistik.
Jangan Biarkan Ketakutan Membunuh Pertanyaan
Pers memang tidak boleh menjadi alat untuk menyerang seseorang.
Tetapi pers juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk bertanya.
Sebab ketika wartawan takut bertanya, masyarakat kehilangan informasi.
Ketika media takut mengungkap persoalan publik, fungsi kontrol sosial melemah.
Dan ketika kritik terhadap kekuasaan, kebijakan, pelayanan publik atau persoalan masyarakat selalu dianggap sebagai serangan pribadi, ruang publik akan kehilangan salah satu mekanisme koreksinya.
Karena itu, imunitas konstruktif bukan tameng untuk membebaskan wartawan dari hukum.
Ia adalah gagasan bahwa wartawan yang bekerja berdasarkan fakta, data, verifikasi, konfirmasi, etika dan kepentingan publik harus memiliki ruang perlindungan untuk menjalankan profesinya.
Pada saat yang sama, pers harus siap dikoreksi.
Itulah keseimbangannya.
Pers bebas tanpa tanggung jawab dapat merugikan masyarakat.
Pers yang takut bertanya juga dapat merugikan masyarakat.
Maka yang harus dibangun bukan pers yang kebal hukum dan bukan pula pers yang takut hukum.
Yang dibutuhkan adalah pers yang berani karena fakta, berhati-hati karena hukum, dan bertanggung jawab karena publik.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar kebebasan seorang wartawan.
Yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat untuk tahu.
Catatan Penulis
Istilah “imunitas konstruktif wartawan” dalam tulisan ini digunakan sebagai konsep argumentatif untuk menjelaskan perlindungan terhadap proses jurnalistik yang dilakukan secara sah, profesional, dan bertanggung jawab. Istilah tersebut bukan nomenklatur hukum yang secara eksplisit terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wartawan kebal hukum, melainkan menempatkan kemerdekaan pers, tanggung jawab jurnalistik, hak jawab, hak koreksi, Kode Etik Jurnalistik, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam satu kerangka yang seimbang.
