PALANGKA RAYA – Gelombang kritik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menguat pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) BPK bersama mantan staf ahli Anggota V BPK dalam dugaan praktik suap terkait audit proyek pengadaan Smart TV di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Kasus tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etik individu, melainkan pukulan serius terhadap kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan negara yang selama ini menjadi garda utama pengawasan penggunaan anggaran publik.
Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) menilai dugaan praktik pengondisian hasil audit untuk menghilangkan potensi temuan kerugian negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusional BPK.
Ketua SUMBO, Diamon, menegaskan bahwa publik tidak boleh melihat perkara ini sebagai insiden biasa yang berhenti pada pelaku lapangan semata. Menurutnya, skandal tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural yang perlu diusut secara menyeluruh.
“Ketika audit negara diduga dapat dinegosiasikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang rakyat, tetapi juga legitimasi lembaga pengawas keuangan negara. Ini harus dibongkar secara terang-benderang,” tegas Diamon dalam keterangannya, Kamis.
SUMBO turut menyoroti pernyataan salah satu tersangka saat proses penangkapan yang menyebut frasa “pimpinan saya berjenjang”. Ucapan itu dinilai tidak dapat diabaikan begitu saja karena berpotensi mengarah pada dugaan keterlibatan aktor yang lebih tinggi dalam rantai kewenangan.
Atas dasar itu, SUMBO mendesak KPK untuk tidak berhenti pada penindakan level teknis, tetapi menelusuri kemungkinan adanya jejaring kekuasaan yang lebih luas di internal BPK.
Lembaga masyarakat tersebut secara terbuka meminta agar pemeriksaan diperluas hingga kepada jajaran pimpinan yang memiliki relasi struktural dengan pihak-pihak yang telah diamankan, termasuk Anggota V BPK beserta unsur terkait di lingkar pengawasan audit.
Selain dorongan kepada KPK, SUMBO juga meminta pimpinan BPK pusat mengambil langkah tegas melalui keterbukaan hasil investigasi internal. Transparansi dianggap menjadi ujian penting bagi keseriusan institusi dalam memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus.
“Kepercayaan publik terhadap BPK sedang berada di titik kritis. Jangan sampai masyarakat menilai ada upaya perlindungan terhadap pihak tertentu di balik kasus ini,” ujar Diamon.
Di sisi lain, SUMBO mengingatkan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah agar menjadikan kasus tersebut sebagai alarm serius. Dengan besarnya anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, potensi penyimpangan melalui pola serupa dinilai sangat mungkin terjadi apabila pengawasan internal longgar.
SUMBO menekankan pentingnya penguatan integritas auditor, peningkatan sistem pengawasan, serta penegakan disiplin internal yang tidak kompromistis terhadap praktik manipulasi hasil pemeriksaan.
“Jangan sampai ada pihak yang bermain-main dengan temuan audit. Rakyat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan, dan BPK wajib berdiri di garis independensi, bukan menjadi alat kompromi,” tegasnya.
Tak hanya kepada aparat penegak hukum, SUMBO juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal di tubuh BPK, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket apabila ditemukan indikasi lemahnya mekanisme pengawasan.
SUMBO menegaskan, pengawalan publik terhadap kasus ini menjadi penting agar proses hukum berjalan tanpa intervensi serta tidak berhenti pada aktor lapangan.
Bagi masyarakat, kasus ini menjadi ujian besar: apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh akar persoalan, atau kembali berhenti pada level bawah tanpa menyentuh pusat kendali.
SUMBO menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu integritas pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah Kalimantan. Organisasi tersebut berharap momentum ini menjadi pintu masuk reformasi serius di tubuh lembaga pemeriksa negara demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik. (Rdn-red)
