MEGAMENDUNG, BOGOR — Ada ironi yang mulai terasa di kawasan Puncak. Di tengah wilayah pegunungan yang selama ini dikenal sebagai kawasan hijau dan sumber air, sebagian warga Megamendung, Cisarua, dan sekitarnya justru mulai menghadapi persoalan ketersediaan air bersih.
Perubahan itu terjadi bersamaan dengan semakin masifnya aktivitas pembangunan. Vila, kafe, restoran hingga berbagai bangunan komersial terus bermunculan di kawasan perbukitan.
Bagi sebagian warga, persoalannya bukan sekadar bertambahnya bangunan. Mereka mulai mempertanyakan dampaknya terhadap sumber air, kawasan resapan, dan kehidupan masyarakat yang telah puluhan tahun tinggal di sana.
Kekhawatiran tersebut semakin kuat ketika warga mulai merasakan keterbatasan air yang sebelumnya bukan menjadi persoalan utama.
81 Tahun Tinggal di Megamendung, Kini Air Mulai Jadi Persoalan
Salah satu warga yang merasakan perubahan tersebut adalah Ibu N, warga Kampung Bungur, Desa Megamendung. Perempuan yang telah tinggal di kawasan itu selama 81 tahun tersebut menjadi saksi perubahan lingkungan di wilayahnya.
Kampung Bungur berbatasan langsung dengan Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua.
Selama puluhan tahun, menurut keterangan warga, persoalan air bukan masalah yang begitu menonjol. Namun kondisi tersebut mulai berubah.
Di tengah meningkatnya jumlah vila, kafe, restoran dan bangunan komersial, masyarakat kini mulai menghadapi keterbatasan air.
Bagi Ibu N, perubahan tersebut tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kawasan yang sejak dahulu dikenal memiliki sumber air justru mulai membuat warga khawatir terhadap kebutuhan air sehari-hari.
Persoalannya menjadi semakin sensitif karena masyarakat lokal harus berbagi sumber daya alam yang sama dengan aktivitas usaha yang terus berkembang.
Warga Soroti Pembangunan di Kawasan Perbukitan
Dalam penelusuran lapangan, tim PristiwaNews menemui sejumlah warga di wilayah Megamendung dan sekitarnya.
Beberapa warga meminta identitas mereka tidak dipublikasikan.
Mereka menyampaikan informasi mengenai keberadaan sejumlah vila, kafe, restoran dan bangunan komersial yang diduga belum memiliki kelengkapan perizinan.
Informasi tersebut masih merupakan keterangan masyarakat dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Karena itu, status perizinan setiap bangunan tetap perlu diverifikasi kepada pemerintah daerah dan instansi teknis yang berwenang.
Namun ada persoalan lain yang juga menjadi perhatian warga, yakni perubahan lahan terbuka menjadi kawasan terbangun.
Warga khawatir berkurangnya area terbuka dan kawasan yang memiliki fungsi resapan ikut memengaruhi ketersediaan air.
Secara ekologis, kawasan resapan memiliki peran penting dalam membantu air hujan masuk ke dalam tanah dan menjaga keseimbangan tata air. Ketika tutupan lahan berubah secara masif, kemampuan kawasan dalam menyimpan air juga patut menjadi perhatian.
Ada Usaha yang Disebut Tetap Beroperasi Setelah Izin Lingkungan Dicabut
Penelusuran lapangan juga memperoleh informasi mengenai salah satu lokasi usaha yang disebut warga tidak memiliki izin lingkungan.
Bahkan, izin lingkungan lokasi tersebut disebut telah dicabut oleh Camat Megamendung.
Namun berdasarkan keterangan warga, kegiatan di lokasi itu disebut masih berlangsung.
Informasi tersebut membutuhkan klarifikasi resmi dari Kecamatan Megamendung maupun instansi terkait.
Jika informasi mengenai pencabutan izin tersebut benar, publik tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar keputusan, dokumen pencabutan, serta langkah pengawasan setelah keputusan tersebut diterbitkan.
Pertanyaan lainnya juga perlu dijawab: apakah kegiatan usaha tersebut memang masih berjalan, apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang, dan apa tindakan pemerintah terhadap aktivitas di lokasi tersebut?
Persoalan ini penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar memiliki daya berlaku di lapangan.
Aduan Warga Disebut Pernah Ditindak
Persoalan pembangunan dan aktivitas usaha di kawasan tersebut juga disebut sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, pernah ada pengaduan warga kepada pihak Kecamatan Megamendung berkaitan dengan pembangunan maupun aktivitas usaha tertentu.
Menurut keterangan warga, pengaduan tersebut sempat mendapat respons dan disebut telah dilakukan tindakan oleh pihak terkait.
Namun masyarakat kemudian mempertanyakan kelanjutan penanganannya.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan:
“Sempat ada tindakan, tetapi setelah itu kelanjutannya seperti hilang ditelan sesuatu,”
Pernyataan tersebut merupakan keterangan warga yang masih membutuhkan konfirmasi dari pihak Kecamatan Megamendung.
Justru di titik inilah transparansi pemerintah diperlukan.
Jika benar pernah dilakukan penindakan, publik perlu mengetahui hasil pemeriksaannya. Apakah ditemukan pelanggaran? Apa bentuk tindak lanjutnya? Apakah kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan?
Dan apabila tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga perlu menjelaskannya secara terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerintah Diminta Periksa Tata Ruang dan Penggunaan Air
Warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif terhadap satu atau dua lokasi.
Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih luas terhadap perkembangan pembangunan di kawasan Megamendung, Cisarua dan wilayah sekitarnya.
Evaluasi idealnya mencakup sejumlah aspek, mulai dari:
– status dan kelengkapan perizinan;
– kesesuaian pembangunan dengan tata ruang;
– penggunaan sumber air;
– kondisi kawasan resapan;
– perubahan tutupan lahan;
– ruang terbuka hijau;
– sistem drainase;
– hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan karena persoalan air tidak berdiri sendiri.
Ketika pembangunan bertambah, kebutuhan air juga meningkat. Pada saat bersamaan, apabila kawasan resapan berkurang, keseimbangan antara air yang masuk dan keluar dari sistem lingkungan dapat ikut berubah.
Warga Bukan Menolak Pembangunan
Kekhawatiran masyarakat tidak serta-merta berarti mereka menolak pembangunan.
Sektor pariwisata, vila, restoran dan usaha ekonomi lainnya tetap dapat memberikan manfaat bagi daerah serta membuka lapangan pekerjaan.
Persoalannya adalah bagaimana pembangunan tersebut berjalan.
Legalitas, tata ruang, daya dukung lingkungan, penggunaan air dan kepentingan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari perhitungan.
Jangan sampai pembangunan ekonomi justru membuat kebutuhan dasar masyarakat semakin sulit dipenuhi.
Terlebih jika warga yang telah tinggal selama puluhan tahun di kawasan tersebut harus menghadapi persoalan air yang sebelumnya tidak mereka rasakan.
Krisis Air Harus Menjadi Alarm bagi Pemerintah
Kondisi yang mulai dikeluhkan warga seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Pemeriksaan tidak perlu menunggu sampai sumber air benar-benar mengering.
Begitu pula pengawasan pembangunan tidak semestinya baru dilakukan setelah konflik lingkungan membesar.
Pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bogor hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ruang untuk melakukan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing.
Yang perlu diperiksa bukan hanya bangunannya, tetapi juga dampaknya.
Berapa besar kebutuhan air setiap kegiatan usaha?
Dari mana sumber airnya?
Apakah penggunaannya sesuai ketentuan?
Berapa luas lahan yang berubah?
Apakah fungsi resapan tetap terjaga?
Dan apakah masyarakat sekitar masih mendapatkan akses air yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah bangunan yang berdiri.
Jangan Sampai 81 Tahun Menjadi Saksi Hilangnya Sumber Air
Ibu N telah melewati 81 tahun kehidupannya di Kampung Bungur.
Ia melihat kawasan tersebut berubah dari masa ke masa.
Karena itu, kesaksian warga yang telah puluhan tahun hidup di kawasan tersebut layak didengar, sekaligus perlu ditempatkan secara proporsional bersama data dan hasil pemeriksaan pemerintah.
Jika perubahan lingkungan berjalan bersamaan dengan munculnya persoalan air, maka kondisi tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan biasa.
Pemerintah perlu turun langsung, memeriksa kondisi lapangan, membuka data perizinan, mengevaluasi tata ruang, memastikan pengelolaan sumber air berjalan sesuai aturan dan menjaga kawasan yang memiliki fungsi ekologis.
Sebab ketika sumber air benar-benar hilang, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi perizinan.
Dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
Puncak bukan hanya ruang untuk membangun vila, kafe atau restoran. Kawasan ini juga merupakan ruang hidup masyarakat dan bagian dari sistem ekologis yang lebih luas.
Pembangunan tetap penting. Investasi juga dibutuhkan.
Tetapi pembangunan yang berkelanjutan semestinya tidak membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasarnya.
Dan dari persoalan air yang kini mulai dikeluhkan warga, satu pertanyaan besar patut dijawab bersama:
Jika pembangunan terus bertambah, apakah sumber daya air dan hak masyarakat untuk menikmatinya juga masih menjadi prioritas?
