JAKARTA — Wacana pembenahan sistem pemilu kembali menjadi perhatian. Pusat Kajian Pemilu Indonesia (PUSKAPI) mendorong DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemiluan nasional agar pelaksanaan demokrasi berjalan lebih adil, proporsional, dan mampu menjamin keterwakilan masyarakat.
PUSKAPI mengingatkan, pembaruan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi agenda politik untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Setiap perubahan harus memiliki landasan kajian yang kuat, didukung bukti empiris, serta mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Eksekutif PUSKAPI, Zaenal Abidin Riam, menegaskan bahwa pembenahan sistem pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat.
“Perubahan regulasi mesti bertujuan menguatkan kedaulatan rakyat, bukan menjadi jalan bagi elite untuk mengamankan posisi,” tegas Zaenal yang juga dikenal sebagai pengamat kebijakan publik.
Empat Persoalan Sistem Pemilu Jadi Sorotan
Dalam hasil pemetaan yang dilakukan, PUSKAPI mengidentifikasi empat aspek penting yang perlu menjadi perhatian DPR dalam mengevaluasi sistem pemilu.
Pertama, mengkaji kembali efektivitas penerapan sistem proporsional terbuka. Kedua, menata daerah pemilihan (dapil) agar lebih sesuai dengan perkembangan dan sebaran jumlah penduduk.
Ketiga, mengevaluasi distribusi alokasi kursi DPR agar lebih proporsional. Keempat, meninjau desain keserentakan pemilu, termasuk pengaturan jadwal, manajemen waktu, serta kesiapan teknis penyelenggaraan.
Menurut Zaenal, keempat persoalan tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi serta efektivitas sistem perwakilan politik di Indonesia.
Kesetaraan Suara dan Keterwakilan Harus Diperkuat
PUSKAPI menilai evaluasi sistem pemilu setidaknya harus menghasilkan empat capaian mendasar.
Di antaranya menjamin kesetaraan nilai suara setiap pemilih, memperluas keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara optimal, serta memperkuat pertanggungjawaban wakil rakyat kepada konstituennya.
Selain itu, pembenahan juga harus memperhitungkan beban kerja penyelenggara pemilu dan kualitas masyarakat dalam menentukan pilihan politik.
Persoalan ini menjadi penting, terutama dalam pelaksanaan pemilu serentak. Banyaknya jenis pemilihan dalam satu waktu berpotensi meningkatkan kompleksitas pekerjaan penyelenggara sekaligus membebani pemilih yang harus menentukan pilihan melalui sejumlah surat suara.
Karena itu, desain keserentakan pemilu perlu dikaji secara objektif agar efisiensi penyelenggaraan tidak mengorbankan kualitas demokrasi.
PUSKAPI Ingatkan Ketimpangan Representasi Politik
Salah satu persoalan yang dinilai tidak boleh diabaikan adalah penataan dapil dan distribusi alokasi kursi legislatif.
Keduanya berkaitan langsung dengan prinsip kesetaraan suara atau one person, one vote, one value. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap suara warga negara harus memiliki nilai keterwakilan yang setara.
Zaenal menilai, perubahan jumlah penduduk dan dinamika demografi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembagian daerah pemilihan maupun alokasi kursi parlemen.
“Tanpa penataan yang mengikuti dinamika kependudukan, kesetaraan nilai suara sulit tercapai, dan kualitas representasi pun dipertaruhkan,” ungkapnya.
PUSKAPI menegaskan, evaluasi sistem pemilu bukan semata-mata persoalan teknis penyelenggaraan atau perubahan aturan perundang-undangan. Lebih dari itu, pembenahan harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil dalam menentukan arah politik dan mendapatkan keterwakilan di lembaga negara.
DPR pun didorong menjadikan kepentingan rakyat sebagai pijakan utama dalam pembahasan perubahan regulasi pemilu, sehingga sistem demokrasi Indonesia semakin inklusif, akuntabel, dan tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan politik elite.
