Puncak, Bogor – Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sejarah kembali mengemuka di kawasan Riung Gunung, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sejumlah warga bersama elemen masyarakat mendorong agar villa Bung Karno yang dikenal sebagai tempat persinggahan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, memperoleh perlindungan sebagai bangunan cagar budaya.
Aspirasi tersebut muncul menyusul adanya rencana pemanfaatan bangunan menjadi sebuah kafe. Bagi masyarakat Puncak, keberadaan villa tersebut tidak hanya memiliki nilai fisik sebagai bangunan lama, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang patut dijaga.
Sekretaris Karukunan Wargi Puncak (KWP), Dede Rahmat, menegaskan pihaknya akan menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah, bahkan hingga Presiden Republik Indonesia, apabila rencana alih fungsi tetap berjalan.
“Villa Bung Karno bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Puncak. Jika diubah menjadi kafe, nilai sejarahnya akan hilang. Kami akan menyampaikan penolakan ini hingga ke Presiden apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah,” tegas Dede.
Menurut Dede, pelestarian situs bersejarah merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan bangsa sekaligus warisan yang perlu dikenalkan kepada generasi mendatang.
Senada dengan itu, anggota KWP, Asep Cepot, berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap aset yang dinilai memiliki nilai historis tinggi.
“Kami sebagai masyarakat Puncak merasa sangat kecewa. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi jejak Bung Karno yang seharusnya dijaga dan dihormati. Jangan sampai nilai sejarah dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Kalau jejak Bung Karno saja tidak bisa dilindungi, bagaimana kita bisa berbicara tentang pelestarian sejarah?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya menjaga warisan budaya.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap sejarah. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah semuanya berubah dan nilai sejarahnya hilang.”
Sementara itu, seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan informasi yang diperolehnya mengenai agenda peresmian lokasi tersebut.
Menurutnya, Bupati Bogor semula dijadwalkan menghadiri kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Minggu lalu. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, kehadiran tersebut akhirnya dibatalkan.
“Informasi yang kami terima, awalnya Bupati dijadwalkan hadir. Namun beliau tidak jadi datang karena mengetahui telah terjadi perubahan besar pada villa. Kamar yang diyakini sebagai tempat Bung Karno beristirahat disebut telah direnovasi menjadi toilet (WC), sementara beberapa titik petilasan yang selama ini sering diziarahi juga telah diubah. Itu yang katanya membuat beliau kecewa dan membatalkan kehadirannya,” ujar narasumber.
Keterangan tersebut merupakan informasi dari narasumber dan belum diperoleh konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pengelola bangunan.
Narasumber yang sama juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan sekitar, pembukaan resmi kafe direncanakan berlangsung pada 2 Juli 2026.
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat segera melakukan kajian menyeluruh terhadap status bangunan. Penetapan villa sebagai cagar budaya dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai sejarahnya tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelestariannya.
Bagi warga Puncak, upaya menjaga Villa Bung Karno bukan sekadar mempertahankan sebuah bangunan, melainkan menjaga memori kolektif bangsa tentang jejak Sang Proklamator.
“Kalau benar kamar Bung Karno diubah menjadi WC dan petilasannya diubah, itu bukan hanya melukai perasaan masyarakat Puncak, tetapi juga mencederai penghormatan terhadap sejarah bangsa. Jangan sampai warisan yang tak ternilai ini hilang hanya karena kepentingan bisnis,” tutup salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola maupun instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan penjelasan dan memastikan seluruh informasi yang berkembang di tengah masyarakat secara berimbang.
